• INFO
    • Bayar Pajaknya Nikmati Pembangunannya
    • Selamat datang di DPPKAD Boyolali..

Penetapan UMK Kabupaten Boyolali Molor Menyusul Belum Ditetapkan UMK Kab / Kota DI Jateng

Penetapan UMK Kabupaten Boyolali Molor Menyusul Belum Ditetapkan UMK Kab / Kota DI Jateng
Penetapan UMK Kabupaten Boyolali Molor Menyusul Belum Ditetapkan UMK Kab / Kota DI Jateng

BOYOLALI, Penetapan Upah Minimum Kabupaten / UMK Kabupaten Boyolali mundur menyusul keluarnya Peraturan pemerintah / PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Dengan keluarnya PP tersebut keputusan Gubernur untuk penetapkan UMK Kabupaten / Kota di Jawa Tengah molor dari jadwal semula ditetapkan 1 November 2015 lalu. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi / Dinsosnaker Kabupaten Boyolali, Purwanto, Selasa 3 November 2015 di kantornya. Menurut Purwanto, dengan keluarnya PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan itu Dewan Pengupan Propinsi masih mempertimbangkan usulan UMK yang diusulkan kabupaten/ Kota di Jawa Tengah. Dengan Mundurnya penetapan UMK , Pihaknya berharap kepada seluruh kaum buruh dan pengusaha di Boyolali untuk bersabar sambil menunggu penetapan Gubernur Jawa Tengah. “ Ya kami perkirakan penetapan UMK Kabupaten /Kota di Jawa Tengah oleh Gubernur Ganjar Pranowo pada pertengahan bulan November 2015 mendatang “ tegas Purwanto. Begitu UMK sudah ditetapkan Gubernur pihaknya akan segera melakukan sosialisasi UMK tahun 2016 kepada pengusaha, SPN, KSPN dan perwakilan buruh di kota susu Boyolali. Hal ini dilakukan agar ke dua belah Pihak antara buruh dan pengusaha mengetahui secara pasti UMK tahun 2016 mendatang. “ Sosialisai UMK itu dimaksudkan agar pungasaha dan buruh tahu berapa tho besarnya UMK tahun 2016 mendatang “ katanya. Dengan mengetahui UMK baru itu nantinya semua saling mengerti dan memahami karena penentukan UMK melalui proses di Dewan pengupahan yang melibatkan Pemerintah, Pengusaha, perwakilan buruh, serta kalangan pergurun tinggi.

Menurut Purwanto, Usulan UMK Kabupaten Boyolali ke Gubernur Jawa tengah sebesar Rp. 1.403.500,-. Angka besaran UMK tersebut merupakan hasil Survey Kebutuhan Hidup layak/ KHL. Survey KHL oleh tim survey dewan pengupahan itu sudah dilakukan mulai bulan Januari, Pebruari, Mei, Juni , Agustus dan terakhir bulan September 2015. Survey KHL ini mengacu Peraturan Menteri Tenaga Kerja / Permenaker nomor 13 tahun 2012 tentang komponen dan pelaksanaan tahapan pencapaian Kebutuhan Hidup layak serta Pergub nomor 65 tahun 2014 tentang petunjuk teknis survey KHl dan penetapan tahapan KHL tahun 2015. Dalam Permenaker Nomor 13 tahun 2012 itu komponen survey sebanyak 60 komponen diantaranya : harga makanan dan minuman, sandang, kesehatan,transportasi, rekreasi, perumahan dan komponen lainnya. Menurut Purwanto, Upah Minimum Kabupaten/UMK merupakan jaring pengaman buruh dan perusahaan dan besaran UMK itu diperuntukan bagi karayawan yang memiliki masa kerja kurang dari 1 tahun. Untuk itu pihaknya berharap kepada perusahaan di Boyolali yang karyawannya memiliki masa kerja lebih dari 1 tahun pembayaran upah tidak hanya berdasarkan UMK , namun dengan membuat struktur dan skala upah misalnya dengan tambahan tunjangan transportasi, tunjangan jabatan , diikutkan Jamsostek dan lain – lain. Penetapan UMK tahun 2016 oleh Gubernur Jateng nantinya diharapkan bisa memuaskan semua pihak antara pengusaha dan kaum buruh sekaligus tidak ada yang dirugikan. “ Artinya buruh lebih sejahtera dan pengusaha tidak keberatan dengan besaran UMK “ pungkasnya. (humas)

?>