Info PBB dan BPHTB

1.    PBB-P2

• Dasar Hukum

PERDA No.5 Tahun 2012 PBB-P2

PERBUP No.17 Tahun 2012 PBB-P2

• Definisi

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disangkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

• Tarif
• Tarif PBB-P2 untuk NJOP sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun (dengan kondisi tertentu)
• Tarif PBB-P2 untuk tambahan NJOP di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 02% (nol koma dua persen) per tahun (dengan kondisi tertentu)

• Obyek
  • Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan
  • Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
  • Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

• WaktuPelayanan
  • Penerimaan pembayaran SPPT PBB-P2 minimal dalam 1 Han kerja di Bank Jateng (dengan kondisi tertentu)
  • Pelayanan Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT dan/atau SI(PD (dengan kondisi tertentu)
  • Pelayanan Permohonan pembetulan atau pembatalan oleh Wajib Pajak harus sudah diajukan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 1 (satu) bulan sejak diteriimannya SPPT atau SKPD (dengan kondisi tertentu).

2.    BPHTB

• Dasar Hukum

      PERDA No.2 Tahun 2011 BPHTB

      PERBUP No.8 Tahun 2011 BPHTB

• Definisi

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

• Tarif

Tarif BPHTB sebesar 5% (lima persen) dari harga perolehan (dengan kondisi tertentu)

• Obyek
  • Objek pajak BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan
  • Subjek pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak  atas tanah dan/atau bangunan
  • Wajib pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan

• Waktu Pelayanan

 Penerimaan pembayaran SSPD BPHTB minimal dalam 1 Hari Kerja (dengan kondisi tertentu)